1. Memudahkan Nasabah dalam proses penagihan pembayaran transaksi perdagangan yang lebih aman dengan pihak counterparty dari Nasabah yang berkedudukan hampir diseluruh dunia karena transaksi dilakukan melalui perbankan yang memiliki jaringan bank koresponden yang luas di luar negeri.
2. Penggunaan Documentary Collection dapat melindungi kepentingan Nasabah sebagai pihak Penjual khususnya dalam hal penyerahan dokumen-dokumen kepada pihak Pembeli karena bank pihak pembeli (Presenting Bank) hanya akan menyerahkan dokumen-dokumen kepada pihak Pembeli apabila pihak Pembeli telah melakukan pembayaran atau melakukan akseptasi.
3. Penggunaan LC/SKBDN dapat menambahkan perlindungan bagi pihak Penjual dan Pembeli dimana untuk Pihak Penjual, LC/SKBDN memberikan suatu jaminan pembayaran dari Bank Penerbit dimana Bank Penerbit wajib melakukan pembayaran apabila menerima dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC/SKBDN. Sedangkan bagi pihak Pembeli, adanya kepastian bahwa kewajiban pembayaran LC/SKBDN hanya berlaku apabila menerima dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC/SKBDN.
4. Layanan jasa Collection Under LC/SKBDN atau Documentary Collection (Collection Non LC/Non SKBDN) atau transfer LC/SKBDN tidak mensyaratan Nasabah untuk memiliki fasilitas kredit di CCB Indonesia sehingga memudahkan Nasabah untuk melakukan transaksi.

1. CCB Indonesia yang memberikan layanan jasa hanya berurusan semata mata hanya dengan dokumen-dokumen saja, bukan dengan barang-barang yang mana terkait dengan layanan jasa yang diberikan oleh Bank. Dengan demikian bank tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran barang, kualitas barang dan kehilangan barang termasuk kebenaran terhadap dokumendokumen itu sendiri.
2. Bank yang terlibat dalam layanan jasa Documentary Colletion, tidak dapat menjamin bahwa pihak Pembeli akan melakukan pembayaran.
3. Dalam transaksi Outward Documentary Collection, pihak Pembeli tidak dapat melakukan pembayaran akibat masalah keuangan ataupun terjadinya krisis ekonomi di negaranya.
4. Barang-barang yang dikirim pihak Penjual hilang/rusak akibat kecelakaan alat transportasi, bencana alam, kerusuhan/masalah sosial politik yang tidak stabil, dan peperangan.
5. Khusus untuk transaksi Inward/Outward Documentary Collection:
   1. Bank tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan jenis dokumen sehingga dimungkinkan adanya perselisihan atau penundaan dalam proses pembayaran oleh pihak Pembeli.
   2. Adanya kemungkinan pihak Pembeli tidak melakukan pembayaran.
6. Khusus untuk transaksi LC/SKBDN, Bank Penerbit tidak berkewajiban melakukan Pembayaran apabila menerima dokumen-dokumen dari pihak Penjual melalui Bank pihak Penjual (Nominated Bank) dengan kondisi terdapat penyimpangan atau tidak sesuai dengan persyaratan LC/SKBDN.
7. Khusus untuk transfer LC/SKBDN, penjual barang yang sebenarnya (pihak Penerima LC/SKBDN ke dua) gagal untuk memenuhi pengiriman dokumen-dokumen yang sesuai persyaratan LC/SKBDN ataupun gagal melakukan pengiriman barang kepada pihak Pembeli/Pemohon LC/SKBDN.

1. Memiliki Rekening Giro di CCB Indonesia
2. Mendapatkan persetujuan dari CCB Indonesia untuk dapat melakukan transaksi Documentary Collection/Collection Under LC/SKBDN dan Transfer LC/SKBDN.
3. Dokumentasi yang harus diserahkan oleh Nasabah untuk pelaksanaan Layanan dan Jasa Documentary Collection, Collection Under LC/SKBDN dan Tranfer LC/SKBDN yaitu:
   1. Surat Kuasa Pendebetan Rekening
   2. Surat Kuasa Untuk Penandatanganan, Penyerahan Dan Pengambilan Dokumen
   3. Surat Pengantar Dokumen Ekspor, yang diserahkan pada setiap mengajukan permohonan transaksi Outward Documentary Collection dan Collection Under LC/SKBDN.
   4. Surat Permohonan Transfer, yang diserahkan pada setiap mengajukan permohonan transaksi Transfer LC/SKBDN.
4. Khusus untuk transaksi yang terkait dengan impor barang maka Nasabah harus menyerahkan Copy dokumen Angka Pengenal Importir atau Copy dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mencantumkan kepemilikan Angka Pengenal Importir.
5. Khusus untuk transaksi yang terkait ekspor barang, Nasabah harus menyerahkan Copy dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)/Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE).

1. Simulasi Perhitungan biaya untuk pelaksanaan transaksi Inward Documentary Collection dengan asumsi sebagai berikut:
   • Instruksi Document Against Acceptance
   • Nilai Dokumen = USD 100,000.-
   • Komisi Collection = 0.125% Flat (Minimum Rp. 350,000.-)
   Perhitungan biaya yang ditanggung Nasabah:
   • Biaya Komisi Collection = 0.125% x USD1200,000.- = USD 250.-
   • Biaya SWIFT Akseptasi = Rp. 200,000.-
2. Simulasi perhitungan biaya untuk pelaksanaan transaksi Outward Documentary Collection/Collection Under LC (Collection) dengan asumsi sebagai berikut:
   • Nilai Dokumen = USD 200,000.-
   • Komisi Collection = 0.125% Flat (Minimum Rp. 350,000.-)
   • Biaya pengiriman dokumen ke luar negeri adalah sesuai tagihan courier service (minimum Rp. 400,000.-). Asumsi tagihan dari jasa kurir = Rp. 600,000.-
   Perhitungan biaya yang ditanggung Nasabah untuk transaksi Collection adalah:
   • Biaya Komisi Collection = 0.125% x USD 200,000.- = USD 250.-
   • Biaya Pengiriman Dokumen = Rp. 600,000.-
3. Simulasi perhitungan biaya untuk pelaksanaan transaksi Transfer SKBDN dengan asumsi sebagai berikut:
   • Nilai SKBDN = Rp. 1,000,000,000.-
   • Komisi Transfer ke Bank Lain = Rp. 700,000.-
   • Biaya SWIFT = Rp. 200,000.-
   Perhitungan biaya yang ditanggung Nasabah untuk transaksi Transfer SKBDN adalah:
   • Biaya Komisi Transfer = Rp. 700,000.-
   • Biaya SWIFT = Rp. 200,000.-

1. Layanan jasa Inward dan Outward Documentary Collection tunduk pada Uniform Rules for Collections (URC) 522 yang diterbitkan/dipublikasikan oleh International Chamber of Commerce (ICC) atau perubahan/revisinya yang berlaku, jika ada.
2. Layanan jasa Collection Under LC dan Transfer LC tunduk pada Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) 600 yang diterbitkan/dipublikasikan oleh International Chamber of Commerce (ICC) atau perubahan/revisinya yang berlaku, jika ada.
3. Layanan jasa Collection Under SKBDN dan Transfer SKBDN tunduk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau perubahan/revisinya yang berlaku, jika ada.
4. Nasabah sebagai pihak Penjual atau Pembeli dan pihak counterparty dari Nasabah wajib membuat kontrak/perjanjian perdagangan yang jelas dan mudah dipahami mengenai hak dan kewajiban bagi semua pihak termasuk menyepakati jenis dan kualitas barang-barang yang diperjualbelikan beserta isi dan jenis dokumen yang diperlukan dalam penagihan pembayaran pada metode pembayaran yang dipilih.
5. Bagi Nasabah sebagai pihak Pembeli yang memiliki kepentingan terhadap barang-barang yang akan dibeli, maka wajib memastikan pihak Penjual memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik dalam hal menjual barang barang yang diperdagangkan.
6. Bagi Nasabah sebagai pihak Penjual yang memiliki kepentingan terhadap penerimaan pembayaran maka :
   1. Dalam transaksi Documentary Collection, wajib memastikan bahwa pihak Pembeli memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik dalam hal pembayaran.
   2. Dalam transaksi LC/SKBDN, wajib memastikan bahwa Bank Penerbit memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik.
7. Untuk memastikan terhadap kebenaran barang dan kualitas barang, pihak Pembeli dapat memiliki opsi/pilihan untuk mempergunakan independent surveyor yang dapat melakukan pemeriksaan sebelum pengiriman barang ataupun memeriksa kualitas barang dimana independent surveyor tersebut dapat menerbitkan suatu dokumen sertifikat yang dapat dipersyaratkan dalam dokumen penagihan.
8. Khusus untuk transaksi Collection Under LC/SKBDN, agar Bank Penerbit memiliki kewajiban untuk membayar maka Nasabah harus dapat menyerahkan dokumen-dokumen ke Bank Penerbit yang telah sesuai dengan persyaratan LC/SKBDN.
9. Nasabah, baik sebagai pihak Penjual ataupun pihak Pembeli wajib mempertimbangan tingat risiko negara dari para pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan termasuk Bank Penerbit LC agar tidak memiliki dampak yang merugikan dalam menjalankan transaksi.
10. Untuk memitigasi risiko kehilangan barang-barang selama dalam proses pengiriman barang, maka barang-barang wajib diasuransikan yang melindungi “all risk” seperti kehilangan/kerusakan barang baik akibat kecelakan pada moda transportasi maupun akibat kerusuhan dan peperangan.

1. Pertanyaan dan pengaduan terkait dengan produk dan/atau layanan dapat disampaikan dengan cara menghubungi nomor telepon yang tersedia di setiap kantor cabang. Nomor telepon setiap kantor cabang dapat dilihat melalui website Bank : link
2. Pengaduan juga dapat disampaikan secara tertulis melalui seluruh kantor Cabang Bank dan/atau dengan cara mengirimkan formulir pengaduan yang sudah diisi, ditandatangani dan dilengkapi dokumennya melalui surat elektronik ke : pengaduan.konsumen@idn.ccb.com Formulir Pengaduan dapat diunduh melalui website Bank : link
3. Informasi lebih lanjut sehubungan dengan syarat dan ketentuan mengenai prosedur layanan Pengaduan dapat diakses melalui website Bank : link

Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan atau karyawan PT. Bank CCBI Tbk berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.

1. CCB Indonesia dapat menolak atas permohonan produk dari nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Nasabah diwajibkan untuk membaca dengan teliti atas informasi Produk dan Layanan CCB Indonesia sebelum memutuskan untuk memilih produk tersebut, nasabah juga berhak bertanya kepada pegawai CCB Indonesia atas semua hal terkait informasi yang berhubungan dengan produk dan/atau layanan CCB Indonesia ini.
3. Informasi yang tercakup dalam dalam Ringkasan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan perubahan berikutnya.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan dan bukan merupakan bagian dari perjanjian. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.